SAMPANG, lintasmadura.com – Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang mulai menerapkan sistem e-Katalog untuk realisasi anggaran publikasi media.
Langkah ini bertujuan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kepala Bagian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Sampang, Ahmad Taufiqurahman, menyampaikan bahwa pihaknya telah melaporkan rencana ini kepada pimpinan DPRD.
Ia menyatakan bahwa realisasi anggaran publikasi akan menggunakan e-Katalog jika anggaran tersebut tersedia dalam Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK).
“Kami sudah sampaikan ke pimpinan DPRD, bahwa bila dana publikasi tersedia dalam PAK, pelaksanaannya akan melalui e-Katalog,” ujarnya pada Senin (4/8/2025).
Ahmad menegaskan bahwa penerapan sistem ini merupakan bagian dari komitmen lembaganya dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang transparan dan efisien. Ia menilai sektor publikasi media membutuhkan pengawasan ketat karena kerap menjadi perhatian publik.
Ia juga menjelaskan bahwa sistem e-Katalog akan membantu dalam meminimalisir penyimpangan serta mempercepat proses pengadaan. Prosedur yang lebih terbuka akan memperjelas alur penggunaan anggaran.
“Ini bagian dari upaya untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan tepat sasaran dan sesuai regulasi,” jelasnya.
Sekretariat DPRD Sampang berharap sistem ini bisa menjadi contoh bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya dalam mengelola anggaran. Mereka ingin menciptakan budaya kerja yang lebih akuntabel di lingkungan pemerintahan daerah.
Menurut Ahmad, transparansi dalam penggunaan anggaran publik merupakan indikator utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, pihaknya akan terus mendorong penggunaan e-Katalog dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.
Ia menyebut bahwa sistem e-Katalog akan mempermudah verifikasi dokumen, mempercepat pencairan anggaran, dan mengurangi intervensi pihak luar dalam proses pengadaan.
Penerapan e-Katalog juga dinilai sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang digalakkan oleh pemerintah pusat. Sekretariat DPRD Sampang menganggap sistem ini sebagai solusi praktis untuk memperkuat integritas kelembagaan.
“Dengan sistem ini, kami berharap kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan di DPRD Sampang meningkat,” pungkasnya.
