SAMPANG, lintasmadura.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Senin (9/3/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Sampang.
Musrenbang menjadi forum strategis untuk menghimpun berbagai usulan pembangunan dari masyarakat yang nantinya akan menjadi prioritas program pembangunan daerah pada tahun 2027.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah berupaya menyelaraskan rencana pembangunan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan agar program yang dijalankan lebih tepat sasaran.
Bupati Sampang H. Slamet Junaidi mengatakan Musrenbang merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, forum ini menjadi wadah untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sampang tahun 2027 agar lebih terarah dan mampu menjawab berbagai persoalan pembangunan.
“Musrenbang ini merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Kita ingin memastikan program yang direncanakan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat Sampang,” ujar Bupati yang akrab disapa Aba Idi.
Ia menjelaskan, pembangunan Kabupaten Sampang pada tahun 2027 akan difokuskan pada sejumlah isu strategis.
Di antaranya penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi ekonomi daerah, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
Aba Idi menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial yang tepat sasaran menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Selain itu, Pemkab Sampang juga mendorong transformasi ekonomi melalui penguatan sektor agribisnis dan UMKM guna meningkatkan produktivitas daerah serta membuka peluang lapangan kerja baru.
Sementara di sektor infrastruktur, pemerintah menargetkan percepatan pembangunan serta pemerataan fasilitas dasar seperti konektivitas jalan, jaringan listrik, air bersih, hingga penanganan kawasan permukiman tidak layak huni.
Dalam kesempatan tersebut, Aba Idi juga menyoroti tantangan pendanaan pembangunan daerah, terutama setelah pemerintah pusat mengurangi dana transfer ke daerah pada tahun 2026.
Berdasarkan proyeksi pemerintah daerah, pendapatan Kabupaten Sampang pada tahun 2027 diperkirakan mencapai sekitar Rp1,93 triliun, sementara belanja daerah sekitar Rp2,06 triliun dengan pembiayaan netto sekitar Rp130,2 miliar.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemkab Sampang akan mengoptimalkan pendapatan daerah, mencari sumber pendanaan alternatif, serta memperkuat kerja sama investasi agar pembangunan tetap berjalan.
